Layakkah Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ASEAN?

DedagNews - Wacana agar mendorong Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN kembali mengemuka dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara itu tahun ini.

Melalui sejumlah wawancara terpisah di beberapa tempat, Jumat, ANTARA menanyakan tentang harapan masyarakat dalam momentum keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini, terutama tentang perwujudan semboyan "satu visi, satu identitas dan satu komunitas".

"Indonesia kan sedang menjadi Ketua ASEAN tahun ini, makanya harus bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusung Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN," kata seorang pensiunan pegawai negeri sipil, Mahmud Rustam (62), ketika diwawancarai oleh ANTARA, Jumat.

Mahmud mengakui akan adanya kendala dalam menerapkan Bahasa Indonesia sebagai identitas ASEAN itu, karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya masyarakat ASEAN, namun hal itu tetap harus diupayakan untuk mewujudkan hubungan antarmasyarakat ASEAN setelah terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Mahmud yang mengaku belum pernah mendengar konsep Komunitas ASEAN 2015 itu berharap kelompok regional Asia Tenggara itu akan lebih mengutamakan kerja sama ekonomi daripada dua pilar lainnya, sosial budaya serta politik, pertahanan dan keamanan.
"Saat ini yang terpenting adalah menyejahterakan rakyat melalui ekonomi yang kuat, keamanan dan sosial itu bisa menyusul," kata Mahmud.

Senada dengan harapan itu, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Jakarta, Yuwono Ario (24), mengatakan Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa ASEAN karena digunakan oleh lebih dari sepertiga penduduk ASEAN.

"Kalau dilihat dari jumlah populasinya, Indonesia kan populasinya lebih dari sepertiga total populasi negara-negara ASEAN," kata Yuwono ketika dijumpai usai bekerja, Jumat.

Yuwono menyarankan ASEAN harus menggeser peran ke arah ekonomi, sehingga mampu menghadapi geliat raksasa ekonomi China yang melakukan penetrasi secara besar-besaran, terutama ke wilayah Asia Tenggara.
"Sebaiknya peran ASEAN bergeser ke arah ekonomi, bersatu untuk menghadapi gempuran dari China dan melakukan pemerataan kesejahteraan terhadap seluruh negara anggotanya," kata Yuwono.

Seorang karyawati perusahaan swasta di Jakarta, Dinda Saraswati (29), juga setuju jika Bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, karena akan menambah kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia.
"Mungkin dengan Bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, warga negaranya bisa lebih menghargai Bahasa Indonesia, dan kita jadi bangga menggunakan bahasa yang dipakai di seluruh ASEAN," katanya.
Dinda juga mengemukakan pendapatnya tentang perlunya menciptakan satu mata uang bersama bagi negara ASEAN, sehingga setiap negara memiliki standar yang sama.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, sempat mengusulkan agar Bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa resmi yang digunakan dalam pertemuan-pertemuan negara ASEAN dalam sesi pleno pertama Sidang Umum ke-31 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Hanoi, Vietnam, 21 September 2010.

"Penggunaan Bahasa Indonesia akan membuka kesempatan kepada bahasa lain untuk menjadi bahasa kerja dalam AIPA," kata Marzuki pada saat itu.
Usul mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam sidang-sidang AIPA telah mengemuka sejak awal kedatangan Delegasi DPR RI ke Hanoi, Vietnam.

Pada 20 September lalu, dalam pertemuan Komite Eksekutif AIPA, Indonesia telah menyampaikan usulannya untuk mengamandemen statuta AIPA agar Bahasa Indonesia masuk dalam bahasa kerja AIPA selain Bahasa Inggris.

Namun, seorang mahasiswa S2 salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, Arisman Muhammad (24), cenderung melihat tidak adanya sebuah identitas yang dapat menunjang integritas, termasuk satu bahasa tunggal, karena budaya negara anggota ASEAN memiliki karaktistik yang unik.

"Secara ekonomi, Malaysia dan Singapura jauh lebih unggul, serta dari segi pandangan politik, ada negara yang memiliki perbedaan dengan yang lainnya, sehingga identitas tunggal akan sulit tercapai," katanya.
Pada sejarahnya, Indonesia sendiri menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional guna mempersatukan beraneka bahasa yang berasal dari beragam suku bangsa di seluruh tanah air.
Menurut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia, Andri Hadi, saat ini ada 45 negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia, di antaranya Australia, Amerika, Kanada, dan Vietnam.
Mengambil contoh Australia, pejabat itu menjelaskan, bahkan di Australia Bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat.

"Ada sekitar 500 sekolah mengajarkan Bahasa Indonesia, sehingga anak-anak kelas enam Sekolah Dasar sudah ada yang bisa berbahasa Indonesia," kata Andri beberapa waktu lalu.
Sementara di Vietnam, Pemerintah Daerah Ho Chi Minh City, telah mengumumkan Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember 2007, kata seorang diplomat Indonesia.
"Bahasa Indonesia sejajar dengan Bahasa Inggris, Prancis dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan," kata Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City untuk periode 2007-2008, Irdamis Ahmad beberapa waktu setelah peresmian itu.

Vietnam sendiri merupakan anggota ASEAN pertama yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negaranya.

Momentum Indonesia sebagai Ketua ASEAN terbukti menyimpan harapan sebagian masyarakat agar dapat mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN.

Layakkah Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN?
KOMPAS.com

12:37 AM | 0 comments | Read More

Target NII, 2014 Merebut Kekuasaan

DedagNews — Kelompok Negara Islam Indonesia menargetkan, tahun 2014 mereka mampu merebut kekuasaan negara lewat anggota-anggotanya yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan.

Oleh karena itu, seluruh kekuatan gerakan dipusatkan untuk menggalang dana kegiatan pendidikan yang berkualitas. Diharapkan lewat proses pendidikan yang berkualitas ini kader-kader NII mampu merebut posisi-posisi strategis.

Demikian disampaikan Sukanto (34), Ketua Tim Rehabilitasi NII Crisis Centre, Jumat (6/5/2011). Ia menyampaikan hal itu sebelum mengarahkan sejumlah mahasiswa Universitas Dharma Persada, Kelapa Dua, Duren Sawit, Jakarta Timur.
 Sukanto mengakui, target menguasai negara tersendat karena ada sekelompok elite NII yang mengambil jalan pintas lewat politik.

"Tahun 2009, ada lima anggota NII yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR lewat Partai Republikan. Tapi niat mereka menjadi wakil rakyat gagal karena partai mereka terdepak oleh ketentuan electoral threshold. Kelima elite NII yang mewakili lima daerah pemilihan ini antara lain mewakili daerah pemilihan Tangerang dan Bogor," papar Sukanto.

Ia mengatakan, NII di bawah kepemimpinan Panji Gumilang alias Samsul Alam alias Abu Totok mengubah haluan NII dari gerakan radikal militer menjadi gerakan pendidikan.
"Oleh karena itu, NII di bawah Panji Gumilang dengan segala cara mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan pendidikan yang berkualitas. Buktinya, hampir seluruh aliran dana mengucur ke Pondok Pesantrean Al-Zaytun," ungkapnya.

NII berharap pondok pesantren ini kelak melahirkan tokoh-tokoh besar NII yang memiliki latar belakang prestasi pendidikan akademis yang tinggi. Dengan demikian, peluang para tokoh ini untuk merebut jabatan strategis di pemerintahan maupun dunia usaha kian terbuka. Sukanto mengatakan, dana NII diperoleh dari iuran anggota, kegiatan mencari sumbangan, dan mencuri.

"Jumlah anggota NII di Jakarta saja 151.000 orang. Mereka bekerja mencari sumbangan secara bergantian, hampir 24 jam tanpa henti. Anak-anak pondok pun dikerahkan mengemis di SPBU-SPBU, sementara kader lainnya mencuri komputer jinjing di lingkungan kampus. Bayangkan, dalam waktu dua bulan mereka mampu mencuri 50 komputer jinjing, yang mereka jual dengan harga Rp 5 juta," ungkap Sukanto.

Rekrutmen

Ia menjelaskan, NII mengutamakan rekrutmen anggota di lingkungan siswa SMA dan sederajat yang duduk di kelas III. Mereka dipersiapkan membangun jaringan di kampus-kampus saat mereka menjadi mahasiswa.
"Jadi, jangan heran kalau kasus-kasus NII di lingkungan kampus meledak justru di Malang, Jawa Timur, Provinsi Riau, dan Aceh Barat. Saat terungkap, terbukti bahwa para mahasiswa itu dikader saat duduk di kelas III SMA atau sederajat di Jakarta. Dari Jakarta, mereka menyebar ke penjuru Tanah Air lewat kampus-kampus," ucap Sukanto.

Menurut dia, para kader muda NII diawasi ketat oleh senior-senior dan jaringan di atasnya. Hal itu sudah berlangsung sejak proses rekrutmen dilakukan. "Kalau mereka menghilang, bakal dicari dan diteror sampai mereka kembali ke pangkuan NII," tandasnya.

Agar lingkungan kampus terhindar dari pengaruh jaringan NII, Sukanto mengusulkan supaya para pengelola kampus memberikan sanksi dan peringatan yang jelas mengenai larangan terlibat NII. Sebab, kegiatan NII inkonstitusional. "Mahasiswa juga harus bersikap kritis dan tegas menolak terlibat NII," tandas Sukanto.
Ia mengatakan, sampai sekarang, laporan orang hilang yang diduga diculik NII sebanyak 80 orang, sementara yang sudah teridentifikasi baru 35 orang. Ia mengaku pernah menjadi pemimpin NII setingkat kecamatan di Tebet, Jakarta Selatan, tahun 1996-2001

Kompas.com

4:51 AM | 0 comments | Read More

Rumah Sakit Bukan Tempatnya Pasien Miskin

DedagNews - Sejumlah pasien miskin pemegang kartu jaminan kesehatan ternyata masih mengeluhkan soal pelayanan di rumah sakit. Keluhan itu menyangkut pelayanan administrasi, perawat, dokter, sarana dan prasarana layanan kesehatan, uang muka rawat inap, biaya pembelian obat, serta layanan rumah sakit lain.

Hal tersebut terungkap dari hasil survei Citizen Report Cards (CRC) 2010 yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 986 responden pasien miskin pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), kartu keluarga miskin (Gakin-Jakarta) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) di 19 rumah sakit pemerintah dan swasta di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Tak tanggung-tanggung dari survei yang dilaksanakan mulai 13 Oktober – 13 November 2010 itu menghasilkan kesimpulan yang signifikan. Yakni, sekitar 70 persen responden masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan hasil survey CRC itu ditemukan sejumlah pasien miskin yang masih enggan menggunakan kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Gakin ketika berobat karena khawatir akan ditolak secara halus oleh pihak rumah sakit. Tentu saja, penolakan tersebut disertai sejumlah alasan, seperti tempat tidur penuh, tidak punya kelengkapan peralatan kesehatan, dokter ataupun obat-obatan yang memadai untuk tidak menerima pengobatan pasien tersebut.

Menurut Ratna Kusumaningsih, tim peneliti ICW seperti dalam rilisnya baru-baru ini di Jakarta mengatakan hal ini membuktikan bahwa pelayanan rumah sakit bagi pasien miskin belum kunjung membaik.Pasien miskin masih menganggap rumah sakit belum memprioritaskan pelayanan bagi mereka.

Akibat kartu jaminan yang tidak dipakai sebagai mestinya, tambah Ratna, pasien miskin itu malah mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagai keperluan biaya berobat. Misalkan,  pasien miskin rawat inap masih mengeluarkan biaya awal masuk RS sebesar Rp 348 ribu. Sementara biaya beli obat dan periksa, masing-masing sebesar Rp 862 ribu dan Rp 226 ribu. Sedangkan pasien miskin yang berobat rawat jalan perlu mengeluarkan biaya awal pengobatan (termasuki pendaftaran) sebesar Rp 108 ribu dan biaya beli obat dan biaya  periksa masing-masing sebesar Rp 475 ribu dan 468 ribu. “Pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin dan SKTM ternyata tidak mampu menggratiskan biaya berobat di rumah sakit tersebut,”tegasnya.

Urusan Administrasi Dikeluhkan
Di samping itu, dalam survey mengenai pengurusan administrasi di rumah sakit – jenis variabel yang paling banyak dikeluhkan pasien miskin. Terungkap dari sekitar, 989 total responden, ada 47,3 persen masih mengeluhkan pelayanan tersebut. Sementara keluhan terhadap pelayanan dokter, perawat, petugas rumah sakit lain, keluhan uang muka, keluhan penolakan rumah sakit dan keluhan fasilitas dan sarana rumah sakit disampaikan berturut-turut oleh 18,2 persen, 18,7 persen, 10,2 persen dan 13,6 persen pasien miskin.

Berdasarkan hasil survei ini, ICW memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan sejumlah instansi terkait. Antara lain, minta kepada Presiden RI untuk memerintahkan Menteri Kesehatan untuk memperbaiki kebijakan pelayanan rumah sakit. Serta memerintahkan Menteri Kesehatan untuk memperbaiki kinerja dan menggunakan seluruh kewenangan serta instrumen kebijakan yang dimilikinya guna menekan pada pengelola rumah sakit agar terbuka dan memberikan pelayanan secara maksimal dan berkualitas bagi pasien miskin.

Tak ketinggalan, untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan dinas kesehatan diharapkan meningkatkan jumlah pembiayaan kesehatan bagi pemegang kartu Gakin, SKTM, dan Jamkesda guna mencapai cakupan universal. Di samping itu, mereka juga harus meningkatkan kualitas dokter, perawat, sarana, prasarana, dan pelayanan rumah sakit lainnya bagi pasien miskin.
skalanews

8:49 PM | 0 comments | Read More

Preman, Polisi dan Ilmuan

Di pagi hari yang lumayan cerah, seperti biasa aku berangkat dengan menggunakan motor jadul ku untuk menuju ke tempat kerjaku. Sesekali tanganku mengusap mataku yang kemasukan debu jalanan. Terasa bising, pengap dan sesak jalanan ibukota ini.

Hingga akhirnya aku sampai pada sebuah perempatan jalan yang penuh dengan hiasan pedagang kaki lima, alunan para pengamen serta segerombolan preman yang ikut mengatur jalannya rambu-rambu lalu-lintas.
Para preman ini biasanya disebut dengan Pak Ogah, karena profesi mereka yang suka mengatur lalu-lintas dengan upah Rp 100-1000,-/mobil.

Disaat aku sedang berhenti menuggu lampu hijau menyala, tiba-tiba tanpa disengaja sebuah mobil sedan warna merah melaju dari arah kiri. Karena jalan terlalu ramai, maka hampir saja mobil itu menyerempet Pak Ogah tadi yg sedang berdiri di tengah jalan. Spontan saja teriakan dengan kata-kata kasar dan umpatan keluar dari mulut Pak Ogah tadi. Hampir semua nama binatang disebut satu-satu.

Padahal orang yg berada dalam mobil tersebut adalah salah satu intelektualis ternama di negara ini. Tulisannya, kritikannya serta Ideloginya kerap kali dipakai dalam proses pertumbuhan demokrasi di negara ini. Tapi sayang nama besar serta kontribusi yg besar buat negara ini tidak lebih mulia dari seekor binatang.

Tidak begitu lama waktu berselang, kemudian datanglah seorang polisi dengan seragam lengkap yang kemudian langsung masuk ke dalam pos penjagaan yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri tadi.

Tapi yang buat aku agak kaget, sebelum polisi tadi masuk ke dalam pos, nampak jelas sekali si Preman (Pak Ogah) tadi nampak menundukkan kepala tanda hormat dan segan serta takut kepada sang Polisi tadi. Pemandangan di atas sempat membuatku tertegun sesaat hingga tanpa aku sadari lampu hijau telah menyala dan itu tandanya aku juga harus jalan lagi.

Di tengah jalan satu persatu pertanyaan muncul dalam otakku.
1. Kalau melihat berita tv tentang pembakaran kantor Polsek oleh warga yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini, apakah Polisi itu sekarang hanya ditakuti dan disegani oleh preman semata??
2. Apakah kejadian di atas tadi merupakan cermin dari negara ini??
3. Apakah dari kejadian di atas itu pertanda bahwa kelembutan dan keharmonisan itu sudah hilang dari bangsa ini??

4. Apakah dalam menyelesaikan masalah, ketajaman senjata itu lebih diutamakan dari pada sebuah ideologi??

Pertanyaan-pertanyaan itu masih saja terus menghantui fikiranku hingga aku masuk ke dalam kantorku.
Entah sampai kapan pertanyaan itu akan terjawab..???

10:14 PM | 0 comments | Read More

Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat Senilai 1.7 Milyar

DedagNews, Dagelan demokrasi kali ini datang dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Gubernur yang satu ini melakkukan tindakan nyeleneh yaitu membuat kartu lebaran 1431 H dengan gambar photo dirinya dan juga wakilnya Dede Yusuf.

Rencananya kartu lebaran tersebut akan dibagikan ke seluruh tokoh masyarakat se Propinsi Jawa Barat. Kartu Lebaran tersebut menghabiskan dana sekitar 1,7 Milyar, sebuah dana yang fantastis untuk sebuah kartu lebaran. Ironisnya dana sebesar 1,7 Milyar tersebut diambil dari dana APBD Jawa barat.

Dia mengaku sengaja menggunakan anggaran belanja daerah agar resmi. "Kalau pakai dana pribadi, malah jadi masalah. Dari mana duit Gubernur sebesar itu," katanya. "Kalau dianggap terlalu besar, nanti dikurangi."

Menurut Heryawan, ini media silaturahmi pemerintah. Tidak hanya gubenrur yang membuat kartu ucapan atas nama lembaga itu. ”Presiden ada, kementerian ada, kemudian di guberur ada, dan di kabupaten/kota juga ada, kan gak ada masalah apa-apa,” katanya.

Soal ada yang menyarankan menggunakan SMS atau pesan pendek, Heryawan beralasan, nuansanya lain. ”Gampang terhapus, kadang ke baca kadang tidak,” katanya. Dia mengaku, sengaja menggunakan duit APBD agar resmi.

Terkesan aneh memang, kalau itu memang untuk kepentingan pemerintahan kenapa justru dalam sampul kartu itu hanya berisi photo Ahmad Heryawan dan wakilnya Dede Yusuf, itupun juga antara keduanya dilakukan secara terpisah. Jadi jelas ada semacam kampanye terselubung dengan berkedok Kartu Lebaran.

Gubernur yang satu ini memang jago ngeyel dan pinter cari alasan.
Kalau hanya sebatas kartu lebaran biasa, kenapa harus mengorbankan dana pemerintahan yang seharusnya masyarakat kecil lebih berhak menerimanya.

Sebuah keputusan sinting yang seharusnya tidak boleh terjadi. Disaat masyarakat sedang mengalami penderitaan hidup dan rakyat sampai rela berkorban hanya demi mendapatkan nasi bungkus. Tapi Pejabatnya justru malah menghambur-hamburkan dana pemerintahan untk melakukan kampanye terselubung dengan kedok ucapan silaturahmi.

Masih banyak ternyata pejabat-pejabat keblinger dan suka buat keputusan sinting.

12:28 AM | 0 comments | Read More

Presiden SBY Diminta Bersikap Lebih Tegas

DedagNews, Jakarta: Para pengamat dan pengunjuk rasa menilai sikap pemerintah terhadap Malaysia terlalu lembek. Mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap lebih tegas dalam menata hubungan dengan negeri tetangga yang belakangan ini cenderung semakin memanas.
Insiden terakhir yang membuat hubungan kedua negara memanas adalah penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan Indonesia oleh polisi Diraja Malaysia. Penangkapan itu mencuatkan reaksi keras dan unjuk rasa di berbagai pelosok Tanah Air. Apalagi pemerintah Malaysia menganggapnya angin lalu dan enggan meminta maaf atas insiden itu. (liputan6.com)

10:42 AM | 2 comments | Read More

Syahganda: Malaysia Tekan RI, Surat SBY Tak Digubris

Bogor (ANTARA News) - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai pernyataan PM Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak telah menekan Republik Indonesia sekaligus membuktikan bahwa surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak digubris oleh Najib.

"Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat (27/8), tidak pernah digubris," kata Syahganda melalui surat elektronik dari Jakarta, Minggu.

Najib pada Sabtu (28/8) antara lain minta pemerintah Indonesia menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang dapat membuat murka warga Malaysia, juga tudingan adanya demonstran bayaran, pernyataan dua juta Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta investasi pengusaha Malaysia di tanah air, menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan Malaysia, kata Syahganda.

"Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia," kata mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (Cides) itu.

Syahganda mengaku prihatin atas respons dari Malaysia terkait surat Presiden Yudhoyono yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya terhadap Presiden Yudhoyono.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak boleh menunjukkan sikap yang "pasrah" menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden SBY ataupun berupa tindakan para menterinya.

"Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Ia berharap Presiden Yudhoyono mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.

Surat Presiden Yudhoyono kepada Najib berisi dua butir utama yakni kesepakatan membuat hubungan kedua negara kembali harmonis dan mendorong upaya percepatan pembicaraan tentang perbatasan. (B009/K004)
Sumber: ANTARA News

8:27 PM | 2 comments | Read More