Roy Suryo Ogah Pakai Email DPR

DedagNews - Email anggota DPR RI tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana mungkin di era digital yang saling terkoneksi tanpa batas ruang waktu, anggota parlemen tidak memiliki email yang dapat diakses di mana saja. Tak heran kalau sejumlah pelajar dan mahasiswa di Australia begitu kecewa saat wakil rakyat dari Komisi VIII yang tengah berkunjung ke Melbourne, tidak bisa menyebut alamat email resminya.

Bukan apa-apa, aspirasi warga Indonesia di luar negeri, paling mudah dan murah saat ini lewat email. Wajarkah anggota DPR malah menggunakan alamat email dari penyedia layanan gratisan? Jadi, benarkah anggota DPR tidak punya email resmi atau memang tak pernah menggunakannya?

Menurut anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo, server email berdomain dpr.go.id sebenarnya sudah disiapkan untuk anggota DPR. Namun, saat ini, banyak anggota yang tak memanfaatkannya termasuk dirinya. Bukan tanpa alasan.

"Server @dpr.go.id sebenarnya disediakan juga buat anggota-anggota DPR, namun bersifat intranet dan bila diakses via webmail bisa membuka peluang hacker," jelas Roy Suryo saat dihubungi Kompas.com lewat SMS, Jumat (6/5/2011).

Dari penjelasan Roy Suryo, anggota DPR bisa memiliki alamat email dengan @dpr.go.id namun hanya dapat diakses dari gedung DPR saja. Dengan alasan tak percaya jaminan security layanan email DPR, Roy yang sudah lama berkecimpung di dunia internet memilih tak mengaktifkan email resmi DPR.

Sebagai gantinya, ia tetap menggunakan alamat email lama yang selama ini digunakan sebagai email pribadi. "Resmi, bukan gratisan yang sudah dipakai semenjak 1996 dan diketahui luas masyarakat. Saya juga tidak pernah pakai e-mail gratisan seperti Yahoo," kata Roy.
Kompas.com

8:40 PM | 0 comments | Read More

Ba'asyir: Tak Ada Dana untuk Aceh

VIVAnews - Abu Bakar Ba'asyir membantah pernah memberikan dana untuk latihan militer di Aceh. Tersangka terorisme ini mengaku setiap dana yang ia terima selalu disumbangkan untuk jemaah dan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

Meski demikian, dia tidak membantah pernah bertemu dengan salah satu penyumbang dana Hariyadi Usman di Restoran Abunawas. "Tapi, itu cuma makan," kata dia dalam sidang perkara terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 25 April 2011.

Ba'asyir juga mengakui pernah menerima dana sekitar Rp50-100 juta dari Hariyadi melalui pihak ketiga. Dia pun pernah menerima sumbangan dari Syarif Usman. Namun, sekali lagi Ba'asyir mengatakan uang yang dia terima tidak pernah dia berikan untuk pelatihan di Aceh. "Dalam keuangan, kami juga butuh besar untuk beli markas di Solo seharga Rp500 juta dan di Jakarta," kata dia.

Selain membeli markas, tambah Ba'asyir, dana yang ia kumpulkan juga disumbang ke MER-C. "Kalau tidak salah sebesar Rp 250 juta," kata dia.
Sebelumnya, Ba'asyir mengaku tak setuju dengan pelatihan militer di Aceh. Menurutnya, i'dad dengan cara memanggul senjata belum bisa diterapkan di Indonesia.
Abu Bakar Ba'asyir yang didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme serta menggunakan senjata api, amunisi, atau bahan peledak.

Menurut jaksa, Ba'asyir diduga merencanakan perbuatan itu sejak Februari 2009 hingga Maret 2010. Diantaranya pelatihan kelompok bersenjata di Aceh dan Hamparan Perak.

1:22 AM | 0 comments | Read More

“Dede Yusuf Tidak Kemaruk, Kok”

dedagNews– Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, memuji sikap mantan kader Partai Amanat Nasional Dede Yusuf yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat.
Dede, kata Mubarok, tidak menginginkan jabatan apapun setelah nanti resmi masuk Partai Demokrat.

“Dia tidak ingin apa-apa. Tidak ingin jadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Pokoknya dia cuma kepengin di Demokrat,” kata Mubarok, Senin, 25 April 2011. “Orangnya rendah hati. Tidak ambisius dan tidak kemaruk (jabatan), kok.”

Sikap seperti itu, Mubarok melanjutkan, akan membuat nilai Dede semakin berharga. Selain itu, kata Mubarok, pindah partai dengan tidak memiliki motif mengejar jabatan, akan membuat mantan bintang film laga itu tidak memiliki musuh.

Partai Demokrat, kata Mubarok, sangat terbuka menerima Dede, apalagi, selama dia sudah sering berkomunikasi dengan pengurus Partai Demokrat di berbagai kesempatan. Ditambah lagi, katanya, Dede keluar dari PAN  pun secara baik-baik. “Dia sudah bertemu Hatta Radjasa (Ketua Umum PAN).”

Menanggapi kritik dari sejumlah kalangan yang menyebut kader partai yang gemar berpindah partai politik sebagai kutu loncat, Mubarok, mengatakan hal itu tidak perlu ditanggapi secara serius.

“Itu kan persepsi. Kutu loncat itu kan kalau sudah berkali-kali pindah partai. Dede ini kan baru sekali,” kata Mubarok.

Lagi pula, kata Mubarok, hal itu sudah menjadi konsekuensi dari ideologi terbuka. “Ketika ada partai partai baru, pasti anggotanya berasal dari partai lain. Ini soal pilihan dan keputusan setiap orang.”

Ditanya apakah Dede sudah resmi menjadi mendaftar sebagai anggota partai yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mubarok mengatakan, “Itu mah soal teknis saja. Mendaftar jadi anggota, kan cukup bikin kartu saja. Tidak perlu ada acara-acara gitu.”

Dede Yusuf sudah resmi mengajukan surat pengunduran diri dari Dewan Pimpinan Pusat PAN, Jumat, 15 April 2011, lalu. Rencananya, Dede akan segera bergabung dengan Partai Demokrat.
DPP PAN menempatkan kasus pengunduran diri Dede sebagai pelajaran politik yang penting. “Ini menjadi pelajaran untuk masa depan. Kami perlu terus-menerus melakukan penataan internal dan eksternal,” kata Ketua Bidang Komunikasi Politik PAN, Bima Arya.

Bima menyatakan ke depan, PAN menginginkan tidak terulang lagi kejadian semacam itu. Kader yang telah dimenangkan menjadi kepala daerah, kata Bima, diharapkan tidak mundur dari kader partai di tengah jalan.
Bima menambahkan, PAN juga akan memperjuangkan aturan itu dalam UU No 22/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang kini tengah direvisi Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami mengusulkan ada poin bila calon dari satu partai yang didukung partai itu, tidak boleh mundur sampai masa jabatan berakhir,” kata dia.

Vivanews

6:37 PM | 3 comments | Read More

Ganyang Malaysia

DedagNeKonfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan pulau Kalimantan, antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962-1966.

Perang ini berawal dari keinginan malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961. Keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai "boneka" Britania.

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Britania Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia.

Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kepulauan Sulu.

Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila mayoritas di daerah yang ribut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme Inggris.

“ Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. ”

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan GANYANG MALAYSIA!
Soekarno menyaatakan PERANG!
Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"Ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia.

Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomaik dengan Malaysia.

Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari.

Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.

Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil.

Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentera Laut DiRaja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service(SAS). Tercatat sekitar 2000 pasukan khusus Indonesia (Kopassus) tewas dan 200 pasukan khusus Inggris/Australia (SAS) juga tewas setelah bertempur dibelantara kalimantan (Majalah Angkasa Edisi 2006).

Pada 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan ditangkap oleh pasukan Resimen Askar Melayu DiRaja dan Selandia Baru dan bakinya ditangkap oleh Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor.

Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.

Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (lihat Operasi Claret). Australia mengakui penerobosan ini pada 1996.

Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary.
(detikForum)

11:55 PM | 1 comments | Read More